uu ri no 23 tahun 2004. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan,. uu ri no 23 tahun 2004

Status. 23, LN. Aturan hukum tentang KDRT diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo. UU No. 21, LN. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. - 3 - 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan UU Kehutanan dianggap kontroversial karena sikap DPR yang berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Subjek. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. . 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan Oleh Nomor Tanggal Sumber : : : : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23 TAHUN 1992 (23/1992) 17 SEPTEMBER 1992 (JAKARTA) LN 1992/100; TLN NO. 93, LL SETNEG : 57 HLM. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jalan diatur dengan Undang-Undang, Undang-Undang tentang Jalan yang berlaku saat ini adalah UU 38 tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun : 1945; 2. NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 23 TAHUN 2004 . 2004/ No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, TambahanUU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. Kabupaten Kepulauan Seribu dalam Angka. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I :-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :744/Pid. Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. 3. Deputi Gubernur. Undang Undang No. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1992 (23/1992) Tanggal : 17 SEPTEMBER 1992 (JAKARTA) Sumber : LN 1992/100; TLN NO. Tipe Dokumen. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tipe Dokumen. 1. 27 Tahun 2004 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Artikel Terkait: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Melalui Penyesuaian. 2007/NO. ABSTRAK: bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan. 33, TLN NO. 23/Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Mengingat: 1. NOMOR 23 TAHUN 2005. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik. Tipe Dokumen. UU No 23 th 1992 ttg Kesehatan Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG K E S E H A T A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaUnduh dokumen resmi tentang perubahan UU No. PEMBINAAN 5. Undang-undang (UU) No. Kecamatan. 23 Tahun 2007 Perkeretaapian MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. B. bahwa. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. Tipe Dokumen. Ditetapkan Tanggal. 6760,. 38 Tahun 2004, silahkan klik download. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 34, LN. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tanggasebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI No. i KATA SAMBUTAN. TENTANG. 387 Tahun 2004 . TENTANG. Undang Undang No. Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. 4431, LL SETNEG : 42 HLM. Jalan pr ovin si mer upakan jala n kolektor dalam sistem jaringan jalan. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia adalah sebesar dua triliun rupiah. 23. Undang-undang (UU). 1. Undang-undang (UU) NO. TLN No. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Mengingat: 1. 1. Undang-undang (UU) tentang Yayasan. 2 Tahun 1986 Tentang. 16. lukaluka tersebut diatas disebabkan karena benda tumpul ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke2 telahterpenuhi juga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara. seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkuprumah tangga;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 UU No. (3). Memperhatikan, pasal 44 Ayat 1 UU. Undang-undang (UU) tentang. Asas-asas tersebutlah yang berfungsi untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 keinginan dan pancasila. tanggal 23 Maret 2004; 2. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harusUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. AD Premier 9th floor, Jl. JATI DIRI 3. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana. 3) Mengatasi aksi terorisme. 4429 , LL SETNEG : 14 HLM. 4235, LL SETNEG : 29 HLM. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Ketentuan . 6 . 3843, LL SETNEG : 24 HLM. TLN No. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 UndangUndang RI No. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 39, LN. UU Jalan ini mencabut UU 13 tahun 1980 tentang Jalan. 23 tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 ayat 1. 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,. Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang. 3, TLN No. PUTUSAN Nomor 13/PUU-XV/2017. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5679, LL SETNEG : 8 HLM. Undang-undang (UU) NO. Buat anda yang ingin mempelajari dan ingin mendownload UU No. Undang-undang (UU) NO. dengan rahmat tuhan yang maha esa. cara tidak wajar. METADATA PERATURAN. pdf. Pada UU 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifatwajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Peraturan Perundang-undangan. Lampiran. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan. REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4439, LL SETNEG : 37 HLM. 31 Tahun 2004 mengenai perikanan yang disahkan oleh DPR dan Presiden pada tahun 2009. UU RI No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jalan Menurut Status Jalan nasion al merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang meng hubun gkan antaribukota provinsi, d a n jalan stra tegis nasional, serta jalan tol. 2001/ No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2005. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2004/ No. Undang-undang (UU) NO. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang. Dasar Hukum. Seiring keberjalanannya disahkannya UU PKDRT pada tahun 2004. NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Judul. Undang-undang (UU) No. 2003/NO. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. PP No. 5946, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2. JatimNetwork. Undang-undang (UU) NO. 7/26/2004NO. Undang-undang (UU) tentang Praktik Kedokteran. Mengingat, Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23/2014) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan. kitab suci atau simbol keagamaan. 2004. 2004/ No. TENTANG . Peraturan Pemerintah (PP) NO. UU No 36 2009 - Kesehatan (penjelasan) Penjelasan. 1. Pasal 3We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 13 Tahun 1980 tentang Jalan. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. Undang-Undang KDRT. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. Undang-undang (UU) NO. 23 Tahun 1992. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Secara umum UU tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik. kitab suci atau simbol keagamaan. Hits : 121747. – Jalan raya. TB Simatupang No. Dengan lahir nya Undang-Undang no 23 Tahun 2014 yang semula merupakan RUU (Rancangan Undang-Undang) dari UU No 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui. Peraturan Pemerintah (PP). 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Mengingat . Pertama, keadaan darurat sipil. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. ABSTRAK PERATURAN. Rumah Sakit: Unduh. Gubernur Bank Indonesia. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan. 44 Tahun 2009. 23, LN. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 9. Anak menurut UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2006/NO. Mengubah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak PidanaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. Sign In. PMA No. antarkan saksi korban pulang sekira pukul 23. 24. 114, TLN NO. 23, LN. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI itu dilakukan dengan : a. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU/Perppu; 4. Status: Hanya untuk pelanggan. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.