uuplh. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. uuplh

Dalam UUPLH mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan badan hukum diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Menurut UUPLH 1982, dalam Pasal 3 yang hanya memuat satu asas saja, yaitu asas pembangunan berkesinambungan (ecodevelopment), yang menyatakan bahwa “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi. Terdapat 3 pelanggaran yang dilakukan. Yang tertuang dalam Pasal 60 dan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:Keywords Deradikalisasi, BNPT, Terorisme, UU Terorisme Jaminan, Obyek Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Kata Kunci: factor kehendak, penafsiran, hokum perjanjian, pemahaman. hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan dan dinyatakan berlaku. Yaitu permasalahan mengenai. Pada pasal 21 yang tercantum dalam Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi. 5 of 1960 on Basic Regulation on Agrarian Principles (Undang-undang Pokok Agraria/UUPA) that grow and develop in accordance with the demands of the development. 32 TAHUN 2009 TTG PPLH UU No. : HASNI,SH. Siti Sundari Rangkuti et al. 1997/ No. Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPLH Legality, ISSN: 2549-4600, Vol. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,Pengajuan gugatan legal standing harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pegadilan Negeri diwilayah hukum tergugat. Selanjutnya instrumen sanksi administrasi sebagai penegakan hukum secara represif dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. dikenal sebagai Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), selanjutnya diubah kembali menjadi Undang-Undang No. G/2003/PN. UUPLH ini dalam pejalanannya ternyata juga menemukan kendala, terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (Selanjutnya disebut UU No. kead^ dan makhlukhidup, temmik makhluk hi-dup, zat,energi, danatau. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. UUPLH Nomor 23 Tahun 1997, UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 serta PP AMDAl Nomor 27 Tahun 1999 serta menguraikan definisi AMDAL dari berbagai pendapat pakar. Pengaturan ketentuan pidana UUPLH yang tedapat pada Pasal 41 sampai Pasal 48. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. Sedangkan pengertian yuridisnya menurut Pasal 1 butir 13 UUPLH adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Unsur-Unsur Pasal 82 ayat 1 huruf b. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH), disebutkan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. [1] Namun, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. 189 Dalam UUPLH digunakan istilah “pembangunan berkelanjutan yang. U. Pengaturan itu ialah pengaturan dalam hukum materiil dalam prosedur beracaranya undang-undang lingkungan menunjuk hukum acara perdata yang berlaku yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. Rating: 1. F. Kategori Kegiatan yang Dapat Dikenakan Asas Strict Liability 57 3. Kepanjangan PPLH adalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan. Sedangkan delik materil,. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Perbandingan Undang-Undang | 62 investor tidak perlu merasa khawatir tentang adanya regulasi yang tumpah tindih yang dapat menyebabkan kerugian dan hambatan bagi Investor itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). 2. Pasal 77 dalam UU Cipta Kerja berbunyi: (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Bagaimana halnya, jika sanksi administrasi telah dijatuhkan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) atau sebelum berlakunya UUPPLH namun penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut. 1 1) UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi. 322. 32 TAHUN 2009 (UUPPLH) Undang-Undang No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. environesia. Nama : Abdullah Azzam NIM :8111415309 MaKul:Hukum Lingkungan Rombel: 07 Perbandingan Antara UU NO. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. Hidup (UUPLH). Dengan demikian UULH atau UUPLH atau UUPPLH disebut sebagai “umbrella acr” atau “umbrella provision. JAKARTA, KOMPAS. Dr. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Pasal 5 ayat (1) UUPLH berbunyi “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUPLH dipertegas menjadi “hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu instrumen lingkungan hidup adalah Baku Mutu (BM) lingkungan hidup, disamping 16 (enam belas) instrumen lingkungan hidup lainnya yang. Efluen. 32 Tahun 2009 UUPLH yang menjamin pengelolaan lingkungan hidup mencapai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta peningkatan. Pasal43 UUPLH (1). UUPPLH hanya memberikan definisi tentang lingkungan, yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan 41Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. Download, UU. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, pemerintah membuat upaya yang disebut PPLH. 41 Suparto Wijoyo dan Wilda Prihatiningtyas, “Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” Airlangga Development Journal 1, no. Undang-undang dasar RI mengamanatkan adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak gugat individual (Pasal 84 ayat (1) UUPLH 2009) 2. Besides that, the sanction to individual who. Dalam acara "Seminar Hukum Online Peraturan Pelaksana UU Minerba", Direktur. Termasuk sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 UUPLH, secara terminologis penyebutan ADR adalah Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan bukan. Karena persetujuan lingkungan ini memiliki sifat konkret, individual, dan final serta dapat dikatakan sama seperti izin, sehingga dapat digugat ke PTUN. Sementara Pasal 6 ayat (1) UUPLH menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memeliharta kelestarian fungsi lingkungan hidup serta. Berdasarkan Pasal 85 UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan Kebakaran hutan berulang di Indonesia dipengaruhi ketegangan politik di tingkat lokal. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin. PMH (pasal 34) PMH (pasal 87 ayat 1) Strict liability (pasal 88) Strict liability (pasal 35) Tidak diatur. --- akan tetapi penerapan Pasal 100. "Dampak UU Ciptaker terhadap lingkungan cukup mengkhawatirkan," kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar, saat dihubungi, Rabu (7/10). Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 32: Tahun: 2009: Tentang: PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: Tempat PenetapanTerhadap konsepsi paksaan pemerintah yang diberikan tersebut, Andri Gunawan Wibisana dalam artikel berjudul Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia (hal. Abstract. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (instrumenten van beleid). 23/1997 (UUPLH) Rejim UU No. 4 Hukum Lingkungan (staatsrechtelijk milieurecht), hukum lingkungan kepidanaan (strafrechtelijk milieurecht), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. 6 Pertanggungjawaban Perdata Dalam UUPLH 1997. Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangnnya (No. 27 Tahun 1999 mewajibkan pembuatan ANDAL, RKL, dan RPL atau UKL dan UPL. 3699. Undang-undang sapu jagat ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) salah satunya yang berkaitan dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Kemudian, berdasarkan Pasal 125 UUPPLH, sejak UUPPLH berlaku, UUPLH dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ini berarti makna sanksi administrasi harus diartikan sebagai sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 11 Tahun 1967 yang sentralistik serta keinginan pemerintah untuk konsisten dengan UUD 1945 pasal 33. PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP Yang pertama muncul di Indonesia: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. SISTEM INFORMASI 8. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. 1. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang dijabarkan lebih lanjut di. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. 32 Tahun. Menurut pasal 1 angka 29 UU PPLH 2009, yang dimaksud dengan ekorigen adalah wilayah geografis yang memiliki kesemaan cirri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik maka pemerintah mengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang. 5 of 1960 on Basic Regulation on Agrarian Principles (Undang-undang Pokok Agraria/UUPA) that grow and develop in accordance with the demands of the development. Dari Pasal 35 ayat (1) UUPLH dapat diketahui kalau penerapan prinsip tanggung gugat secara mutlak tersebut dikaitkan dengan usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, usaha dan kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau usaha dan kegiatan yang. 14 Tampaknya, dalam memberikan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini, UUPLH tidak konsisten. Upaya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) nampak pada hal-hal sebagai berikut: a) Adanya penguatan instrumen pengendalian dan pencegahan terhadap. 32 TAHUN 2009 TTG PPLH UU No. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. Hindari Dampak Asap Karhutla, Jam Kerja ASN di Kalteng Diubah. Untuk itu Pasal 9 ayat (2) UUPLH lebih lanjut menegaskan bahwa "Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan. UUPLH diundangkan dalam LNRI T ahun. 32 Tahun 2009). b) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. 3 Sep. Mengenal Sanksi Bagi Pelaku Pecemaran Lingkungan. lingkungan hidup yaitu pada UUPPLH. 32 Tahun 2009 pada aspek norma hukumnya telah menetapkan adanya sanksiMK tak mau lagi mengadili pasal-pasal dalam UU Ciptaker karena sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu, Pasal 66 UU PPLH Tahun 2009 menegaskan: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntutHukum penataan ruang dan penatagunaan tanah : dalam konteks UUPA - UUPR - UUPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena. UUPLH 2009 mengenal beberapa hak mengajukan gugatan atau kedudukan gugat, yang dapat dirinci sebagai berikut: 1. Oleh karena semua undang undang diatas hanya memuat asas asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka undang undang tersebut berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang undangan lainnya. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - 10. PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 8Pencabutan izin usaha (intrekking van een vergunning). UUPLH Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia oleh Prof. 64 Quiz Materi Hukum Dagang dan Kepailitan Beserta Jawaban. Dr. Mencabut UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik. Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPLH dinamakan penyelesaian ssengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Sebagai. 11. HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH DALAM KONTEKS UUPA-UUPR-UUPLH . The implementation of criminal sanction committed by the corporations is not regulated clearly on the Act No. This thesis is back grounded by draft Law Number 23 Year 1997 on Environmental Management (UUPLH) that have entered criminal provisions in Chapter IX, which consists of 8 (eight) article, starting from Article 41 to Article 48 UUPLH, provisions of criminalization of this provision is far more complete and detailed than the draft of criminalization in. Analisis. Merdeka. Tuntutan ganti kerugian menurut UUPLH hanyalah dapat dilakukan oleh korban perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah: kesatuan ruang dengan semua benda,. 68 dan TLNRI No. Proses sentralisasi (pengaitan terhadap hukum-hukum yang berlaku) Proses disentralisasi. Seridaknya, ada empat alasan mengapa UUPLH 1997 perlu untuk digantikan oleh Undang-Undang yang baru. Selain itu, dari ketigabelas instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang termuat dalam pasal 14 UU no. Lingkungan Hidup Kesatuan Ruang dg semua: - benda - daya dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya mempengaruhi - kelangsungan prikehidupan - kesejahteraan manusia - makluk hidup lainnya. DGN UUPLH 1997. Lamintang, dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. Kebijakan ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis dalam setiap kebijakan, rencana dan program yang dicetuskan. Sementara UUPLH selain mengatur tentang delik materiil juga mengatur delik formil. Sarana administratif merupakan tindakan hukum yang pertama diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran serta perusakan lingkungan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di DPR RI, Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi turunan, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. Ada Beberapa Peraturan Yang Mengatur Mengenai Larangan Membuang limbah di sungai, Salah Satunya IalahUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa. Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982Seminar Nasional, Semarang 2 Desember 2020 “Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisasi” Penerbit: Sekolah 15 ISBN: 978-602-51396-6-6Pengertian UKL dan UPL. Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat. Penekanan pada motivasi kemanusiaan (human motivation) merupakan strategi penaatan lingkungan yang didasarkan pada pendekatan…. Undang-undang sapu jagat ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang. 1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 TahunKalangan anggota dewan pun setali tiga uang, menolak kebijakan penghilangan izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja yaitu Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin. 3. kitab suci atau simbol keagamaan. Prinsip UUPPLH tersebut didasarkan pada. Beberapa Perubahan Pasal UUPLH Tahun 2009 Dalam UUCK. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai sebagai anggota kelas (class members) dapat diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (class. (Pasal 1 anqka 12 UUPLH) Pencemaran lingkungan hidup adalah. 32 Tahun 2009 (UUPLH) UUPPLH merupakan refisi sekaligus penyempurnaan dari UU No. . 200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengaturDasar Hukum: 1. KETENTUAN PERALIHAN 16. Kerena belum adanya peraturan perundangan seperti yang telah disyaratkan oleh pasal 15 UUPLH ataau pasal 14 UUPLH 1997, maka sementara menunggu tersusunya pengaturan hukum yang bersifat terpadu dan interdapertemental (oleh pemerintah pusat/ lembaga-lembaga tingkat pusat), da beberapa pengaturan yang bersifat sektoral/ departemental sehubung. Penggunaan hak itu sering dipersoalkan jika tidak melibatkan Pemda. Pertambangan Mineral Dan Batubara - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009Guru Besar Ini Tegaskan Persetujuan Lingkungan Bisa Digugat ke PTUN. 32 Tahun 2009 pada aspek norma hukumnya telah menetapkan adanya sanksi Beberapa Perubahan Pasal UUPLH Tahun 2009 Dalam UUCK UU No. Status badan hukum Perseroan yang semula “sejak tanggal terbit Keputusan Menteri” menjadi “setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Menurut Drs. Dalam masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat (perorangan) yang luasnya diatas 2 (dua) hektar. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana StrategisUU No. 32 TAHUN 2009. 3699. Dengan demikian berbagai pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan, mengacu kepada UUPLH. Pasca disahkanya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan subyek peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal yang membatasi pada masyarakat yang terdampak langsung saja. Dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas, UUPLH dan Peraturan Pemerintah No.